[www.uinsgd.ac.id] Ada dua kejutan politik yang ditorehkan oleh Perdana Menteri Australia yang baru, Julia Gillard, dalam satu bulan terakhir. Pertama, pada 24 Juni 2010, Gillard secara mengejutkan menggantikan Kevin Rudd dari jabatan kursi Perdana Menteri. Kedua, pekan lalu, Gillard mengumumkan dipercepatnya pemilihan umum Australia pada 21 Agustus 2010.
Tidak hanya John Gillard, ayah Julia Gillard, yang terkejut, penduduk Australia dan masyarakat dunia pun umumnya kaget. Selama ini di mata dunia, Kevin Rudd dipandang sebagai tokoh politik Australia yang cukup populer setelah kejatuhan John Howard pada 2007. Tak heran kalau pengamat politik dari Monash University, Nick Economou, menyebut pergantian Perdana Menteri ini sebagai pergantian kepemimpinan paling dramatis dalam sejarah politik Australia.
Nick tampaknya benar karena peristiwa ini mencatatkan beberapa rekor dalam sejarah politik Australia. Pertama, Rudd tercatat sebagai Perdana Menteri yang paling pendek menduduki jabatan tersebut sejak William McMahon kehilangan jabatannya pada 1972. Kedua, Rudd pun tercatat sebagai salah satu Perdana Menteri di Australia yang dipaksa turun sebelum masa jabatannya habis dan mencatatkan rekor sebagai Perdana Menteri yang tidak sanggup menjabat dua termin.
Bandingkan dengan Howard yang berhasil mempertahankannya berkali-kali sebelum digantikan Rudd. Ketiga, pergantian itu pun mencatatkan Gillard sebagai perempuan pertama dalam sejarah politik Australia yang menduduki jabatan Perdana Menteri. Julia juga mencatatkan rekor sebagai imigran yang berhasil menduduki posisi politis tertinggi di Australia. Mengapa Rudd Jatuh? Beberapa "blunder" politik memang menerpa kepemimpinan Rudd.
Banyak program pemerintahannya yang ditentang tidak hanya oleh lawan politiknya Partai Liberal, tetapi juga oleh rekan-rekannya pada internal Partai Buruh. Rudd memang berhasil menepati janjinya meratifikasi Protokol Kyoto tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Pada Februari 2007, atas nama rakyat Australia, ia memohon maaf kepada suku asli Aborigin terhadap kasus kelam kemanusiaan "the lost generation". Rudd juga menepati janji kampanyenya untuk menarik pasukan Australia dari Irak yang dia laksanakan pada Juli 2009. Sayang, keberhasilan-keberhasilan itu dibarengi dengan blunder dan tidak populernya beberapa program dari Rudd yang memanaskan situasi politik dalam negeri Australia. Rudd pernah dikritik dan diboikot oleh guru-guru dan orang tua murid di Australia ketika berencana meluncurkan program NAPLAN (National Assessment Plan-Literacy and Numeracy), yaitu program standarisasi kemampuan baca tulis siswa Australia secara nasional.
Rudd juga mendapat kritik dan tantangan dari partai oposisi dan juga koleganya dalam program skema perdagangan emisi karbon agar Australia mencontoh apa yang dilakukan negara-negara Eropa. Rencananya mereformasi sistem kesehatan dan sistem pajak juga mendapatkan tantangan. Puncaknya adalah kritik atas rencana Rudd untuk menerapkan pajak keuntungan barang tambang sebesar empat puluh persen yang dikenal dengan program super profit mining tax pada 2012. Perusahaan seperti BHP Billiton Ltd. yang berbasis di Melbourne dan Rio Tinto Group dan Xstrata di London membuat iklan besar-besaran yang berisi kritik terhadap rencana program Rudd. Harapan dan tantangan Gillard sebenarnya tidaklah asing bagi publik Australia.
Wanita cerdas kelahiran Adelaide, Australia Selatan ini pernah studi di Universitas Adelaide dan Universitas Melbourne. Ia juga pernah bergabung dengan perusahaan bantuan hukum Slater & Gordon di Victoria sebelum terjun menjadi penasihat sekaligus praktisi politik. Sejak Desember 2006, Gillard menjadi deputi Kevin Rudd di Partai Buruh dan membantunya menyingkirkan John Howard pada Pemilihan Umum 2007. Posisi terakhir Gillard sebelum menjabat Perdana Menteri adalah Menteri Pendidikan, Pekerjaan, dan Sosial di bawah kabinet Rudd. Prestasinya sebagai menteri banyak mendapat pujian dari rakyat Australia. Begitu juga sikapnya yang lebih ramah dan hangat dibandingkan dengan Rudd, menjadikan dirinya sebagai salah satu pejabat dan politisi yang memikat media Australia.
Sekarang rakyat negeri kanguru itu banyak berharap kepada Gillard untuk memperbaiki program-program Rudd yang banyak dikritik. Harapan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Gillard menjelang pemilu yang tinggal satu bulan. Akankah Gillard memenangkan pemilu dan meneruskan jabatannya sebagai perdana menteri perempuan pertama di Australia? Pesaing terberat Gillard adalah ketua partai oposisi Tony Abbott. Gillard harus mampu meyakinkan publik Australia bahwa kepemimpinan dan program partainya lebih baik dari partai oposisi. Gillard cukup percaya diri bahwa dirinya ada dalam titik kulminasi popularitasnya sehingga berani memajukan pemilihan umum.
Akankah Gillard mencatatkan sejarah dan kejutan ketiga dengan memenangkan pertarungan politik di Australia. Atau, akankah ia tercatat sebagai caretaker atau pejabat sementara yang tidak mendapatkan mandat penuh dari rakyat sehingga kalah pada pemilu dan tercatat sebagai Perdana Menteri yang menduduki jabatan hanya dua bulan.*** Penulis, dosen agama dan politik Asia Tenggara, UIN Bandung. [Pikiran Rakyat, 27 Juli 2010]