Senin, 28-Des-2015 | 08:53:30
Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag.
AMIL ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh :
Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag
08122401654
adenrosadi@yahoo.com



ABSTRAK

Amil Zakat merupakan salah satu penunjang keberhasilan pengelolaan zakat. Ia terkait erat secara yuridis dengan hukum Islam, dan secara politis dengan kebijakan negara dalam pengelolaan zakat. Keterkaitan negara dalam pengelolaan zakat tergantung kepada permasalah dasar yang menjadikan zakat bagian dari hukum diyani yang bersifat qadha’i. Hukum islam yang bersifat diyani sangat bergantung kepada kesadaran beragama masyarakat Islam sendiri. Sementara hukum yang bersifat qadha’i melibatkan institusi-instirusi tertentu yang mempunyai kekuatan secara hukum untuk memaksakan dan menjamin berlakunya hukum islam ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu pengelola zakat memerlukan otoritas yang kuat, karena akan berhadapan dengan sosial masyarakat dengan tingkatan keimanan dalam melaksanakan syariat yang berbeda-beda.

A.    LATAR BELAKANG MASALAH

Potensi zakat yang sangat besar memang selama ini belum dikelola secara profesional, masih bersifat individual dan pendistribusiannya belum diarahkan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Padahal sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah sebuah persoalan farîdhah sulthâniyyah, yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan.  Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan oleh al-‘âmilîn 'alaihâ (Qs. At-Taubah [9]: 60) dalam struktur kelembagaan mulai pusat sampai ke daerah. Badan Amil Zakat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adalah satu-satunya lembaga bentukan pemerintah yang memiliki wewenang dan tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.

Keterlibatan pemerintah dalam mengatur masalah pengelolaan zakat ini pun sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila terutama sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa dan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kedua sila dalam Pancasila ini menyiratkan pengertian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang berkeadilan. Melalui keadilan, bangsa Indonesia menempatkan pemerataan dan solidaritas sosial sebagai prinsip yang penting sehingga terdapat kehendak untuk berbagi demi kemaslahatan bersama. Untuk itu, Nurcholish Madjid berpendapat bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yang dikerjakan dalam suatu bentuk interaksi dengan orang lain, baik melalui lembaga amil zakat maupun langsung kepada kaum fakir miskin. Bahkan, menurutnya, kitab suci al-Quran membenarkan sikap demonstratif dalam berzakat.

Dalam konteks yang lebih spesifik, banyak ulama yang menyarankan agar zakat dikelola oleh negara. Dalam pandangan Prof. Hazairin, syariat Islam terdiri dari tiga kategori: (1) syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat dan puasa. Kewajiban ini tidak membutuhkan bantuan kekuasaan negara. (2) syariat yang mengatur tuntutan hidup kerohanian (keimanan) dan kesusilaan (akhlak). Ini juga tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara. (3) syariat yang mengandung hukum dunia, seperti hukum perkawinan, waris, zakat dan hukum pidana. Hukum-hukum ini sangat membutuhkan bantuan kekuasaan negara, baik negara Islam maupun negara non-Islam agar dapat berjalan dengan sempurna.  Sebegitu pentingnya pengaturan zakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat, sebab dalam Islam zakat merupakan bagian dari siyâsah mâliyah yang pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, dalam siyâsah mâliyah ada hubungan kuat yang berhubungan satu sama lainnya, yakni harta, rakyat dan pemerintah.
 
Dalam konteks yang sama, zakat pun merupakan satu-satunya rukun Islam yang selain ma’qûl (sensible) juga ma’mûl (applicable). Artinya seperti halnya tema pemerataan atau keadilan sosial yang titik berangkatnya pada pemerataan akses sumber daya materi, zakat pun berkaitan langsung dengan persoalan sumber daya materi tersebut.  Lebih dari sekedar meletakkan soal penguasaan sumber daya materi sebagai subyeknya, zakat bahkan meletakkannya sebagai sesuatu yang harus diatur sedemikian rupa agar kemungkinan penumpukan harta pada kalangan tertentu (aghniyâ) bisa dihindari, atau ditekan serendah-rendahnya. Sasarannya bukan agar semua orang memiliki bagian secara sama rata, namun agar tidak terjadi suasana ketimpangan. Sebab bermula dari ketimpangan dalam sumber daya materi (ekonomi), ketimpangan di bidang yang lain (politik dan budaya) hampir pasti selalu saja membuntutinya.  Dalam konteks keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan zakat ini, sejarah awal-awal Islam mencatat adanya peran institusi-institusi negara seperti yang diungkapkan Yusuf Qardhawi berikut:

…. sementara itu, muslim di Madinah mayoritas terdiri dari masyarakat pemilik tanah dan orang kaya, serta orang-orang yang memegang kursi kekuasaan. Kewajiban zakat ini mengambil bentuknya yang baru untuk mengakomodasi realitas baru ini. Zakat menjadi spesifik…. dan secara hukum mengikat. Pendekatan zakat di Madinah mencakup institusi-institusi hukum, memperkirakan persentase jumlah kekayaan…nilai-nilai dan jumlah “yang akan dizakati”, memenuhi syarat kegunaan, dan institusi-institusi negara diberdayakan untuk mengurus, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat.
 
Karena itu, konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan aset materi yang dimiliki kalangan aghniyâ untuk kemudian didistribusikan kepada mereka yang tak punya (fakir, miskin dan sebagainya) dan kepentingan bersama. Seyogyanya pengalihan ini dilakukan berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Namun biasanya manusia mengidap “cinta dunia” (hubb al-dunyâ), maka kehadiran lembaga yang memiliki kewenangan memaksa untuk melakukan pengalihan itu pun tidak bisa dihindarkan. Lembaga tersebut, yang dalam realitas sosiologis kita kenal sekarang dengan negara (state), dari sudut moral memang merupakan sebuah anomali. Namun lembaga anomali tersebut justru perlu untuk menjadi penawar anomali bagi anomali lain yang ada pada diri manusia. 

1.    Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : (a). Bagaimana status dan kedudukan amil zakat menurut Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia ? (b). Bagaimana optimalisasi peran dan fungsi amil zakat dalam mendistribusikan zakat? (c). Bagaimana hugungan distribusi zakat dengan kesejahteraan umat? Sedangkan Tujuan Penelitian,antara lain : (a) Mengetahui status dan kedudukan amil zakat menurut Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia; (b). Mengetahui optimalisasi peran dan fungsi amil zakat dalam mendistribusikan zakat; (c). Mengetahui hugungan distribusi zakat dengan kesejahteraan umat. Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat Dapat mengembangkan dan menemukan kajian teoritis tentang pengelolaan zakat di Indonesia, dan secara praktis memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi zakat terutama amil zakat baik di BAZNAZ, LAZNAS, maupun UPZ.

B.    TINJAUAN TEORITIS

Kata Amil berasal dari kata عَمِلَ عَمَلاً yang biasa diterjemahkan dengan “yang berbuat, melakukan, pelayan”.  Amil juga bisa diartikan sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat , juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya.
Muhammadiyah Ja’far memberi pengertian yang lebih singkat lagi yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak. 
Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiqnya.
Dalam Ensiklopedi Islam, yang dimaksud dengan amil adalah orang atau badan yang mengurus soal zakat dan shadaqah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan atau membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan ajaran Islam .
Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, definisi amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Imam, Kepala Pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, termasuk penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya.
Sejalan dengan definisi diatas, Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan Surat At-Taubah ayat 60 dalam Tafsir Al-Manar bahwa yang dimaksud dengan amil adalah mereka yang ditugaskan oleh Imam atau Pemerintah atau yang mewakilimya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai Al-Jubat, serta menyimpan atau memeliharanya yang dinamai Al-Hazanah (bendaharawan), termasuk pula para penggembala, petugas administrasi. Mereka semua harus terdiri dari orang-orang Muslim.
Sedangkan Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah :
a.    Orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para wajib zakat.
b.    Orang yang membukukan hasil pemungutan zakat.
c.    Orang yang menyimpan harta zakat.
d.    Orang yang membagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
Amil zakat adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.
M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menerangkan bahwa amil zakat adalah pengelola-pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membagikannya. Jadi yang jelas amil zakat adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka.
Lebih lanjut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata (‘alaiha) dalam kalimat (wal ‘amilina alaiha) memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena kata (‘ala) mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.

E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang akan menghimpun data kualitatif. Dalam proses penelitian, akan bersifat penelitian evaluatif terhadap praktek pengelolaan zakat di lembaga zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandung. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis atau teori tertentu. Akan tetapi penelitian ini merupakan upaya penelusuran bagi penemuan-penemuan baru tentang fenomena-fenomena yang dikaji, karena berhubungan langsung dengan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Penelitian ini berawal dari induksi menuju deduksi, yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, atau dikenal juga dengan naturalistik. Hal ini karena pada umumnya data yang dikumpulkan adalah bersifat kualitatif.
Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidup dan tugasnya, berinteraksi dengan mereka, berupaya memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang tugas dan dunia sekitarnya. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar (narutal setting).
Karena asumsi kualitatif terhadap realitas bersifat fenomenologis dan holistik, maka dalam pelaksanaan penelitiannya, penulis tidak sekedar berupaya mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang teleh dipolakan secara pasti sebelumnya, melaikan harus mengangkat masalah-masalah yang bersifat esensial yang ditemukan selama penelitian. Karena itu pada umumnya dikatakan bahwa penelitian kualitatif dikembangkan setelah peneliti berada di lokasi penelitian.

Dalam menjelaskan amil zakat bersumber dari buku-buku yang membahas tentang amil zakat. Sedangkan undang-undangnya adalah buku Undang-undang RI no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat beserta turunannya. Dan untuk implementasinya data bersumber dari Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandung. Yaitu dari :
a.    Pengelolaan zakat di Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid Bandung.
b.    Dokumentasi yang ada di Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid Bandung.
Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumenter.
c.    Observasi
Observasi merupakan sebuah pengamatan terhadap gejala-gejala kepada objek dengan menggunkan alat indera.
Dalam penelitian karya Ilmiah ini, penulis menggunakan observasi non sistematis yakni dengan mengamati tanpa menggunakan instrumen pengamatan. Hal ini berarti  berarti observasi yang digunakan hanya melengkapi data-data hasil wawancara dan dokumenatsi.
Teknik observasi ini, disadari juga mempunyai kelemahan itu terlihat dari ketidakmampuan teknik observasi untuk mengungkap makna suatu ungkapan dan perbuatan yang dikerjakan. Untuk itu, dalam mengungkap makna atas suatu perilaku (motivasi, tujuan dan alasan yang mendasarinya) peneliti melakukan wawancara.
Wawancara dilakukan untuk menghimpun data penelitian yang bersifat non perilaku. Teknik ini dimaksudakan untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati responden.
Pada tahap-tahap awal dari proses wawancara, digunkan teknik wawancara tidak bersrtruktur. Hal ini disebabkan agar terbina hubungan baik terlebih dahulu dengan responden. Dari pertemuan-pertemuan awal ini yang diharapkan akan menghimpun data dan informasi yang beraneka ragam dan bersifat umum.
Kemudian untuk menspesifikasi perolehan data dan informasi agar sesuai dengan fokus penelitian ,dilakukan wawancara berstruktur.
Teknik pengumpulan data studi dokumenter, digunakan melengkapi data yang dijaring melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang dihimpun melalui teknik studi dokumenter ini adalah data otentik yang terhimpun dalam dokumentasi Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandung.
Data tersebut antara lain berisi tentang sejarah berdirinya DPU-DT Bandung, struktur dan personalia serta mekanismen kerja lembaga pengelolaan zakatnya, hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat, catatan-catatan khusus tentang aktivitas pemberian dana, serta informasi lain yang dipandang relevan dengan fokus penelitian ini.
Data yang terjaring melalui observasi, wawancara dan studi dokumenter, adalah berupa bahan-bahan mentah dari lapangan. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian naturalistik kualitatif. Oleh karena itu terhadap tumpukan data mentah tersebut dilakukan pemilihan, pereduksian, pengeborasian. Untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi melalui kegiatan ini, semua data dan informasi yang terkumpul, disederhanakan dan diformulasikan menjadi kesmpulan-kesimpulan yang singkat dan bermakna.

F.    HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam menempati kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat Islam. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi pula perubahan-perubahan dalam kenyataan masyarakat muslim. Pada saat sekarang masyarakat muslim hidup dalam zaman modern. Oleh karena itu, untuk menjalankan hukum Islam pada zaman modern ini, dalam aspek-aspek tertentu, harus pula berubah dari zaman-zaman sebelumnya. Pada zaman ini masyarakat hidup dalam kondisi dan suasana tingkat perkembangan kehidupan yang sangat kompleks, antara lain dapat dilihat dalam bentuk adanya pembagian kerja (division of labor) yang juga sangat kompleks pula. Masyarakat yang hidup dalam zaman modern adalah masyarakat dengan model konflik. Ciri-ciri masyarakatnya bukan lagi berdasarkan pada kemantapan dan kelestarian, melainkan perubahan serta konflik-konflik sosial. Disini masyarakat dilihat sebagai suatu interkoneksi dimana sebagian warganya mengalami tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik merupakan kejadian yang umum  dalam masyarakat modern.
Penerapan hukum dalam suasana masyarakat yang senantiasa berubah dan selalu dalam kondisi konflik tentu akan sangat berbeda dengan penerapan hukum dalam suasana masyarakat yang masih sangat sederhana. Penerapan hukum pada masyarakat modern, menurut Hart, haruslah secara efisien, dalam kepastian serta tidak boleh dalam keadaan statis. Agar hukum itu bisa menjadi efisien, maka perlu dibuat aturan-aturan yang berfungsi untuk mengadili dan memberikan hukum kepada pelanggar suatu ketentuan hukum. Kemudian agar hukum itu berada dalam kepastian, maka perlu suatu aturan hukum yang jelas. Selanjutnya agar hukum itu tidak menjadi statis, maka perlu pula aturan yang memberikan kuasa kepada seseorang individu atau badan untuk menciptakan ketentuan hukum yang baru, membatalkan yang lama atau merevisinya.
Hukum Islam jika ingin diterapkan dalam masyarakat modern ini, maka ia harus pula mengikuti prinsip-prinsip penerapan hukum diatas. Jika tidak, maka hukum Islam akan kehilangan fungsi sosialnya. Pertanyaan yang akan segera muncul dari pernyataan seperti ini adalah apakah seluruh hukum itu harus mengikuti ketentuan di atas.
Dari sinilah kemudian hukum Islam itu perlu dibedakan menjadi bersifat diyâni dan bersifat qadhâ’i. hukum Islam yang bersifat diyâni sangat bergantung pada kesadaran beragama masyarakat Islam sendiri, sementara hukum Islam yang bersifat qadhâ’i melibatkan institusi-institusi tertentu yang mempunyai kekuatan secara hukum untuk memaksakan dan atau menjamin berlakunya hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Hukum Islam yang bersifat diyâni tidaklah perlu mengikuti ketentuan di atas. Adapun hukum Islam yang bersifat qadhâ’i perlu mengikuti ketentuan tersebut.
Pasca kolonialisme di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas muslim akhirnya muncul nation-state (negara-bangsa). Nation-state adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengacu pada sistem politik modern. Di negara-negara tersebut seringkali terjadi ketegangan, jika bukannya permusuhan, antara Islam di satu pihak dan negara di pihak lain. Pada satu sisi mereka beragama Islam dan karenanya pula mereka harus menjalankan syariat Islam. Sementara itu pada sisi lain, negara yang muncul bukanlah negara dalam bentuk negara Islam (sistem kekhalifahan) tetapi negara modern nation-state. Kehadiran negara dalam bentuk nation-state itu menciptakan masalah baru bagi umat Islam dalam mengintegrasikan cita-cita Islam dengan nation-state. Memang terdapat beberapa negara yang secara formal mempu mengintegrasikan cita-cita Islam dan konsep nation-state itu, seperti Saudi Arabia, Iran, dan Pakistan, tetapi usaha-usaha ini belum mencapai bentuk ideal sebagaimana yang diajukan oleh Islam. Ini menunjukkan bahwa pencarian konsep yang menggabungkan cita-cita Islam dengan nation-state adalah proses yang tidak berakhir.
Salah satu kesulitan yang dihadapai oleh sebagian umat Islam dalam nation-state adalah menerapkan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Masalah ini terjadi karena istilah syariah seringkali banyak disalahpahami oleh umat Islam sendiri dan umat diluar Islam. Apakah yang dikehendaki dengan syariat Islam itu adalah syari’ah secara keseluruhan atau hanya aspek hukumnya saja. Selain karena kesalahan dalam memahami syariah, sebagian besar umat Islam dan umat diluar Islam masih didominasi dengan suatu pemikiran bahwa pelakasanaan hukum Islam mensyaratkan negara Islam. Atas dasar ini pula gerakan revivalis Islam di sebagian negara muslim berjuang keras untuk merebut kekuasaan dengan tujuan mendirikan negara Islam. Padahal istilah negara Islam itu sendiri baru muncul belakangan ketika negara-negara dengan mayortas muslim dihadapkan pada sistem kenegaraan modern.
Syariah bukan saja terbatas pada lingkup akidah dan moralitas, tetapi juga ia mencakup hukum. Hukum yang dikandung oleh syariah itu bukan saja hukum dalam pengertian agama,  tetapi juga hukum dalam pengertian “law”, yaitu hukum yang dijalankan oleh kekuasaan negara. Disinilah letak perbedaan agama Islam dengan agama-agama lain. Agama-agama lain hanya mempunyai akidah (keimanan) dan ajaran moral, tetapi tidak mempunyai hukum. Sementara hukum itu sendiri, dalam pandangan Busthanul Arifin, perlu keseragaman dalam satu negara (masyarakat) agar terdapat kepastian hukum. Untuk mewujudkan kepastian hukum ini, maka diperlukan keterlibatan pemerintah (ulil amri) dalam mengatur hukum Islam itu, manakala rakyat negara itu terdiri atas orang-orang Islam sekalipun minoritas, apalagi mayoritas.  Ini artinya bahwa pelaksanaan hukum Islam itu melibatkan kekuasaan politik suatu negara.
Keterkaitan pelaksanaan hukum Islam dengan kekuasaan politik menimbulkn suatu pertanyaan besar yaitu apakah semua hukum Islam itu dalam pelaksanaan memerlukan keterlibatan negara (kekuasaan politik). Sebab sebagaimana diketahui bahwa cakupan hukum Islam sangat luas, sejak dari ketukan hati dalam dada seorang muslim sampai pada hubungan internasional diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam sangat luas. Keluasan hukum Islam seperti itu perlu dipilah, mana-mana saja hukum Islam yang harus dilaksanakan dengan melibatkan negara dan mana-mana pula hukum Islam yang tidak perlu dikodifikasikan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada kesadaran beragama masyarakat Islam sendiri. Artinya mana saja dari hukum Islam yang harus dijalankan secara diyâni (berdasarkan kesadaran beragama seseorang) saja dan manapula pula yang harus dijalankan secara qadhâ’i (yuridis). Salah satu dasar pijakan yang dapat dipergunakan untuk pemilahan hukum Islam yang luas itu adalah dengan menggunakan teori diyâni dan qadhâ’i ini.
Dengan mengacu kepada teori ini, dapat diketahui mana syariat Islam yang mesti dilaksanakan dengan kekuasaan negara dan mana pula yang tidak perlu. Karena itu yang mungkin bisa masuk dalam program legislasi negara adalah hukum Islam yang berdimensi qadhâ'i saja, sementara hukum-hukum Islam yang berdimensi diyâni diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran beragama masyarakat secara individual, tidak perlu dikodifikasi atau diformalkan. Pembedaan semacam ini sangat terkait pula dengan pendekatan mana yang lebih sesuai dalam penerapan hukum Islam, yakni mana saja hukum Islam yang harus dilaksanakan dengan pendekatan struktural dan manapula yang harus dengan pendekatan kultural. Hukum Islam yang bersifat diyâni dapat dilakasanakan dengan pendekatan kultural, sementara hukum Islam yang bersifat qadhâ'i dilaksanakan dengan pendekatan struktural.
Selain itu melalui teori ini problem hubungan hukum dan moral dalam hukum Islam  agak dapat diatasi. Hukum Islam yang bersifat diyâni berada pada kawasan moral, sementara hukum Islam yang bersifat qadhâ'i berada pada kawasan hukum. Oleh sebab itu, hukum Islam yang bersifat qadhâ'i-lah yang mungkin bisa meningkat menjadi norma hukum, dalam pengertian diatur dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan negara. Sedangkan hukum Islam yang bersifat diyâni tetap menjadi norma agama, tidak perlu diatur oleh hukum negara.
Pembagian hukum Islam menjadi bersifat diyâni dan qadâ'i ini berbeda tujuannya dengan pembagian hukum Islam menjadi ibadah dan muamalah. Pembagian hukum Islam pertama bertujuan pada persoalan pelegislasian hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan negara. Sementara pembagian hukum Islam kedua bertujuan pada persoalan pengembangan hukum Islam melalui pranata ijtihad. Hukum Islam dalam kelompok muamalah menjadi lapangan ijtihad.  Pembagian hukum Islam menjadi diyâni dan qadhâ'i merupakan upaya untuk memberikan landasan normatif bagi penerapan syariat Islam dalam konteks dunia modern.


G.    KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan zakat, baik dalam konteks lokal, regional, nasional, maupun internasional keberhasilannya paling tidak didukung oleh tiga aspek. Pertama aspek substansi. Ia berhungan dengan norma hukum baik hukum Islam secara komprehensif maupun peraturan perundang-undangan secara integratif yang berjalan secara sinergis dan simultan. Kedua aspek struktural. Ia berhungan dengan para penegak hukum dalam pengelolaan zakat. Dalam konteks ini, maka kesadaran dan profesionalisme pengelolaan zakat menjadi hal yang niscaya. Ia berhubungan secara signifikan, baik antar pengelola zakat, pemerintah maupun para muzaki dan mustahik. Dan aspek ketiga kesadaran hukum masyarakat. Ia berhubungan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk secara proaktif dan kolektif menjadikan zakat bukan sebatas kewajiban, tapi juga menjadi kebutuhan dalam mensejahterakan umat.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Muhammad Aziz al-Halawi(2003), Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab, Risalah Gusti, Surabaya
Abdurrahman, Qadir, Zakat: dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Aen, I Nurol, Dasar-dasar kaidah kebahasaan dalam Ushul Fiqh, Sunan Gunung Djati Press, Bandung, 2002
Ahmad bin Hambal, Musnad al-lmam Ahmad bin Hambal. jilid V. Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
Ahmad Raisuni,  Nadhariyyat al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syathibi, Beirut: al-Muassasah al-Jami’iyyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi’, 1992,
Ahmad, Almursi Husain Jauhar, Maqasid Syariah, Penerjemah Khikmawati, Amzah, Jakarta, 2009
Ahmad, Zainal Abidin(1979),  Dasar-dasar Ekonomi Islam, Bulan Bintang, Jakarta.
Ambara, Iqbal M(2009), Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia, Sketsa
Armstrong, Karen(2007), Sejarah Muhammad Biografi sang Nabi, (pent. Ahmad asnawi )Cet ke-3, Pustaka Horizona, Magelang
Apeldoorn, L.J Van(2004), Pengantar Ilmu Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
Asmuni. Aktualisasi Teori Maqasid as-Syatibi (Upaya Menemukan Landasan Nilai-Nilai Etis Religius dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah)
Ali, Daud Muhammad(2006), Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf, UI-Press, Jakarta
Al-Gazali, Abu Hamid bin Muhammad, Mustasfa min ilmu al-usul,dar al-taufiqiyyah, Mesir, 2010
Al-Jashshash, Ahkam al-Qur’an III, Dar al-Fikr, Beirut, 1993
Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma’ad II, Dar al-Fikr, Beirut, 1995
Al-Mardini, ‘Ala u al-Din Ali bin Usman, al-Sunan al-Kubra li al- Baihaqi IV, cet I, Dar Shadir , Beirut, 1352 H
Al-Ashfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Qur‟an, Beirut: Dar al-Ma‟arif, t.t.
Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, I‟lam al-Muwagi‟in, Juz. III, Mesir: Idarah at-Taba‟ah al-Munirah, t.th..
Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, al-Zakah wa Tathbigatuha al-Mu‟ashirah, Riyadh: Dar al-Wathan, 1414 H.
Al-Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny dalam Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: Rosda Karya, 1997.
Al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab VI, Dar al-Fikr, Beirut, 1996
Al-Nuri, Hasan Sulaiman, Ibanat al-Ahkam bi Syarh Bulugh al- Maram II, tp, tt, tth
Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din, Tafsir al-Qasimi VIII, cet. I, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt, 1958
Al-Qastalani, Irsyad al-Sari li Syarh Shahih al-Bukhari III, cet. I, Dar al-Fikr, Beirut, 1990
Al-Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an VIII, Al Maktabah al- Arabiyyah, Kairo, 1967
Al-Salusi, Ali Ahmad, al-Mu’amalat al-Maliat al-Mu’ashirat fi Mizan al-Fiqh al-Islami, Maktabah al-Fallah, Kuwait, 1986
Al-Sayis, Muhammad Ali, Kuliah Tafsir Ayat Ahkam III, Muhammad Ali Shabih, tt, tth
Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, Pedoman Zakat, Pustaka Rizki Putera, Semarang, 1996
Al-Suyuti, Sunan al-Nasa i V, cet. I, Dar al-Fikr, Beirut, 1930
Al-Tarmizi, al-Jami’al-Shahih III, Dar al-Fikr, Beirut, tth
Al-Thabari, Ahkam al-Qur’an III, cet. II, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Beirut, 1985
Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Filsafat Hukum Islam, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001
Al-Zarqani, Syarh al-Zarqani al-Muwaththa li al-Imam Malik II, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Beirut, 1990
Al-Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu II, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989
Asafri Jaya Bakri, Konsef Maqasid Syari’ah menurut al-Syatibi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
Aziz al-Halawi, Muhammad Abdul(2003), Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqih, (Alih Bahasa Zubeir SA), Risalah Gusti, Surabaya.
Che, Munir Anam(2008), Muhammad dan Karl Mark tentang Masyarakat Tanpa Kelas, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Dahlan, Abdul Aziz (ed)(1997) Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
Daud Ali, Muhammad(2006), Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, UI-Press, Jakarta.
Fazlurrahman(1984). Islam. Terj. Ahsin Muhammad,  Bandung: Pustaka,
______________(1996), Tema-tema Pokok al Quran, terj. Anas Mahyudin, Pustaka, Bandung
Farid Mas’udi, Masdar(2010),  Pajak itu Zakat, Uang Alloh untuk Kemaslahatan Rakyat, PT. Mizan Pustaka, Bandung.
Ghanim, Muhammad Salman, Kritik Ortodoksi: Tafsir ayat-ayat ibadah, Politik, dan Feminisme, Yogyakarta: LKIS 2004.
Hafidhuddin, Didin(2002), Zakat dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, Jakarta.
_________(2008), Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah, Jakarta: Gema Insani Press.
Ibrahim Duski(2008), Metode Penetapan Hukum Islam membongkar konsep al-Istiqra al-Ma’nawi Asy-Syatibi, Arruz Media, Jogyakarta
Ibnu Rusyd(1989), Bidayatul Mujtahid(pent Imam Ghazali ), Pustaka Amani, Jakarta
Iffatin Nur, Maqasid Syari’ah (Telaah genealogis konsep maqasid syari’iah syatibi dan perkembangannya),
Ismail, Muhammad, Subul al-Salam II, Dar al-Ilmi , Beirut, 1988
Ismatullah, Deddy(2008), Sejarah Sosial Hukum Islam, Tsabita, Bandung.
Juhaya, S Praja(2009), Teori-teori hukum suatu telaah perbandingan dengan pendekatan filsafat, Pasca Sarjana UIN Bandung.
Khaled M. Abou El Fadl(2004), Atas Nama Tuhan dari fiqh otoriter ke fiqh otoritatif, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
____________________(2003) Melawan tentara Tuhan yang berwenang dan yang sewenang-wenang dalam wacana Islam PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
Lebak, Karen(2012), Teori-teori keadilan, Nusa media, Bandung.
Mas’adi, Ghufron(1997), Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Mu’ammar, Arfan dkk (ed) (2012) Studi Islam Persfektif insider/Outsider,IrciSod, Jogjakarta.
Mubarok, Jaih(2006), Hukum Islam Konsep, pembaharuan, dan teori penegakan, Benang Merah, Bandung
_____________(2011) Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang pengelolaan zakat oleh Negara bagi kepentingan Masyarakat (efektivitas UU no 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat), Badan Pembinaan Hukum nasional Dephumham
Muslim, Imam, al-Jami’ al-Shahih III , Dar al-Fikr, Beirut, tth
Naim, Ngainun(2009), Sejarah Pemikiran Hukum Islam, Sukses Offset, Yogyakarta.
Rawwas Qal’ahji, Muhammad(1999), Ensiklopedi Fiqih Umar Ibnil Khathab ra, (Alih Bahasa  M. Abdul Mujjieb AS), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Syafe’I, Rahmat(1999), Ilmu Ushuk Fiqih, Pustaka Setia, Bandung
Syuyuti, Jalaluddin abdu rahman, Al Asbah wa al nadhair, Alharamain
Sabiq, Sayid, Fiqh al- Sunnah I, Dar al-Fikr, tt, 1983
Taqiyuddin An-Nabhani.. Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953),
Usman, Suparman(2002), Hukum Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta
Qardawi, Yusuf(2002), Fiqh Zakat, (Alih Bahasa Salman Harun dkk),  Lentera Antar Nusa, Jakarta.
Zahrah, Muhammad Abu, Zakat Dalam Persfektif Sosial, terj. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995
Zallum, Abd. Al-Qadim, Nizam al-Hukm fi al-Islam, cet. IV, Dar al- Ummah, Beirut, 1996