Rektor Corner
Apa yang dapat dilakukan oleh para insan pendidikan Islam untuk menjauhkan murid-murid dari tindakan yang berpotensi mengarah pada terorisme atau penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai...next »



e-Journal



Array
(
    [post_id] => 5140
    [post_status] => publish
    [post_type_id] => 
    [ptype_name] => 
    [ptype_slug] => 
    [post_author] => 209
    [post_date] => 2017-08-11 16:23:40
    [post_modified] => 2017-08-11 09:28:34
    [post_title] => Integrasi Peta Wakaf
    [post_name] => integrasi-peta-wakaf
    [post_excerpt] => 
    [post_content] => 

Wakaf adalah salahsatu pranata ibadah, pranata ekonomi, sekaligus pranata sosial dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam keberhasilan dakwah, pendidikan Islam, dan peningkatan kesejahteraan ummat. Berbagai kajian tentang potensi wakaf menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi yang luar biasa.

Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama (2017) mencatat tidak kurang dari 318.467 lokasi tanah wakaf berupa lahan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dengan luas lahan mencapai  47.774,21 Ha.. Dari angka tersebut, 62.578 lokasi atau setara dengan 6.041,50 Ha berada di Jawa Barat. 

Potensi wakaf uang/wakaf tunai di Indonesia, menurut berbagai penelitian juga menunjukkan proyeksi angka yang fantastik. Jika diasumsikan 20% atau sebut saja 50 juta penduduk Indonesia yang dikategorikan muslim kelas menengah ke atas dan mampu berwakaf Rp. 50.000,- setiap bulan, maka akan terkumpul dana abadi sebesar 2,5 triliun rupiah setiap bulan,  atau andaikan terdapat 1 juta orang dari sekitar 46 juta penduduk Jawa Barat yang berwakaf sebesar Rp 50.000,- per bulan, maka akan terkumpul dana abadi ummat Islam Jawa Barat sebesar 50 miliar rupiah setiap bulan. 

Ibarat “raksasa tidur” (the sleeping giant), wakaf memiliki potensi luar biasa, jika mampu dikelola secara profesional. Wakaf adalah modal raksasa yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Lebih-lebih terhadap aset wakaf terdapat jaminan yuridis dan teologis yang menjaga ‘keabadian’ aset wakaf tetap dalam statusnya sebagai aset produktif.

Upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif dan profesional masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain: (1) masih kuatnya paradigma lama dalam pengelolaan wakaf. Manajemen pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional belum menjadi pilihan. (2) rendahnya kompetensi dan profesionalisme para nazhir (3) Sebagian besar umat Islam Indonesia mengidentikkan wakaf dalam bentuk tanah untuk mesjid, madrasah, atau pekuburan. Sementara wakaf tunai belum terlaksana dengan baik.  (4) belum optimalnya peran dan kerja sinergis stakeholders wakaf wakaf dalam pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan aset wakaf; dan (5) belum memadainya data dan peta aset wakaf.  

Aspek Geospasial 

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa salahsatu persoalan dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf adalah belum memadainya database peta aset wakaf. Sementara pembangunan infrastruktur, sebut saja pembangunan perumahan permukiman dan transportasi menjadi prioritas pembangunan dan penanaman modal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada beberapa kasus, pembangunan infrastruktur (sebut saja pembangunan jalan tol, waduk, dan bandar udara) seringkali  beririsan dengan masalah perwakafan. Tidak sedikit aset wakaf yang berada pada kawasan perencanaan. 

Permasalahan menjadi pelik manakala data administrasi dan peta aset wakaf di kawasan perencanaan sangat terbatas. Lebih pelik lagi jika para pemangku kepentingan di lokasi perencanaan “bersepakat” memilih “jalan pintas’ tidak mau direpotkan dengan urusan “legal formal” prosedur dan administrasi ruislag tanah wakaf. Pada kondisi dan kasus seperti itu, potensi hilang dan berkurangnya nilai aset wakaf sangat besar. 

Sebenarnya permasalahan tersebut tidak perlu terjadi jika didekati dan difahami secara komprehensif.  Indonesia memiliki regulasi yang cukup memadai untuk menyikapi dan mengantisipasi permasalahan tersebut. Sebut saja Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 

Undang-undang tentang Wakaf secara tegas mengatur “status hukum” dan perlindungan atas harta benda yang sudah diwakafkan, meskipun baru sebatas Ikrar. Status Hukum tersebut hakikatnya adalah data/informasi geospasial yang menurut undang-undang tentang Informasi Geospasial harus digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan perencanaan ruang. Undang-undang tentang penataan ruang juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus memerhatikan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi, sebagai satu kesatuan.

Apresiasi

Dengan demikian, secara yuridis ada keharusan apresiasi secara normatif terhadap data wakaf sebagai data/informasi geospasial dalam perencanaan ruang. Semua pihak harus memerhatikan dan mengapresiasi qarinah (bukti) dan fakta sosiologis-empiris atas aset wakaf. Bukan justru sebaliknya. Bagi Nazhir dan para pemangku kepentingan tentang wakaf, apresiasi dimaksud dapat dimaknai sebagai upaya serius dalam menertibkan, menjaga, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf secara produktif dan profesional sesuai dengan amanat undang-undang wakaf. 

Bagi Badan Informasi Geospasial (BIG)—sebagai institusi negara di bidang informasi geospasial, dan para perencana/penyelenggara penataan ruang, apresiasi dimakud dapat dimaknai sebagai upaya mengumpulkan dan mengolah data wakaf sebagai informasi geospasial tematik yang terintegrasi dalam informasi geospasial yang dapat dijadikan alat bantu dan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan penyelenggaran penataan ruang. 

Pengintegrasian data wakaf dalam informasi geospasial bagi penataan ruang dijamin tidak akan menjadikan tanah wakaf sebagai “zona ekslusif” yang tidak dapat dirubah sehingga menghambat eksekusi kebijakan penataan ruang. Undang-undang tentang wakaf dan peraturan pelaksananya telah mengatur mekanisme dan prosedur perubahan status dan peruntukan tanah wakaf, sepanjang kebijakan penataan ruang dan langkah-langkah pencapaiannya semata-mata kepentingan umum dan dalam koridor yang dibenarkan secara syariat. 

Pengintegrasian data wakaf dalam penataan ruang juga dipandang akan sangat memudahkan penyusunan rencana pendayagunaan aset wakaf. Misalnya, (hanya) dengan melakukan overlay grafis peta wakaf di atas grafis peta kawasan strategis atau peta struktur dan pola ruang, akan diperoleh informasi yang akurat, tepat, dan terpadu untuk penyusunan strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Tentu saja, untuk dapat melakukan itu semua, diperlukan kerja sinergis antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan pihak-pihak lainnya untuk melakukan kajian, koordinasi, dan aksi bersama mewujudkan data wakaf yang mutahir (up to date), akurat (accurate), tepat (relevant), dan terpadu (integrated) yang dapat dijadikan acuan pengembangan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.[]

Tatang Astarudin, Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Barat, Ketua Program Magister Ilmu Hukum PPS UIN Sunan Gunung Djati.

Sumber, Pikiran Rakyat 11 Agustus 2017

 

[post_parent] => 0 [comment_status] => open [menu_order] => 0 [post_section_id] => 672 [section_slug] => fokus [section_name] => Fokus [meta_penulis] => Tatang Astarudin [meta_tempat] => [meta_sumber] => [files] => [post_content_wrap] => Wakaf adalah salahsatu pranata ibadah, pranata ekonomi, sekaligus pranata sosial dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam keberhasilan dakwah, pendidikan Islam, dan peningkatan kesejahteraan ... [post_date_human] => Jumat, 11-Ags-2017 | 16:23:40 [media] => Array ( [photo] => Array ( [0] => Array ( [object_id] => 5140 [post_id] => 5140 [post_title] => Integrasi Peta Wakaf [post_name] => integrasi-peta-wakaf [media_id] => 4372 [media_parent] => [media_pos] => 4372> [media_type] => photo [media_author] => 209 [media_date] => 2017-08-11 07:24:47 [media_title] => tatangas.jpg [media_excerpt] => [media_status] => draft [media_name] => tatangas.jpg [media_modified] => [media_guid] => _multimedia/photo/20170811/20170811072447_tatangas.jpg [media_mime_type] => image/jpeg [media_meta] => a:14:{s:9:"file_name";s:27:"20170811072447_tatangas.jpg";s:9:"file_type";s:10:"image/jpeg";s:9:"file_path";s:53:"/home/uin2013/public_html/_multimedia/photo/20170811/";s:9:"full_path";s:80:"/home/uin2013/public_html/_multimedia/photo/20170811/20170811072447_tatangas.jpg";s:8:"raw_name";s:23:"20170811072447_tatangas";s:9:"orig_name";s:27:"20170811072447_tatangas.jpg";s:11:"client_name";s:12:"tatangas.jpg";s:8:"file_ext";s:4:".jpg";s:9:"file_size";d:370.8700000000000045474735088646411895751953125;s:8:"is_image";b:1;s:11:"image_width";i:1461;s:12:"image_height";i:1085;s:10:"image_type";s:4:"jpeg";s:14:"image_size_str";s:26:"width="1461" height="1085"";} [attach_date] => 2017-08-11 07:24:47 [term_order] => 0 [media_url] => http://www.uinsgd.ac.id/_multimedia/photo/20170811/20170811072447_tatangas.jpg ) ) [audio] => Array ( ) [video] => Array ( ) [document] => Array ( ) ) )
Jumat, 11-Ags-2017 | 16:23:40
Tatang Astarudin

Wakaf adalah salahsatu pranata ibadah, pranata ekonomi, sekaligus pranata sosial dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam keberhasilan dakwah, pendidikan Islam, dan peningkatan kesejahteraan ummat. Berbagai kajian tentang potensi wakaf menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi yang luar biasa.

Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama (2017) mencatat tidak kurang dari 318.467 lokasi tanah wakaf berupa lahan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dengan luas lahan mencapai  47.774,21 Ha.. Dari angka tersebut, 62.578 lokasi atau setara dengan 6.041,50 Ha berada di Jawa Barat. 

Potensi wakaf uang/wakaf tunai di Indonesia, menurut berbagai penelitian juga menunjukkan proyeksi angka yang fantastik. Jika diasumsikan 20% atau sebut saja 50 juta penduduk Indonesia yang dikategorikan muslim kelas menengah ke atas dan mampu berwakaf Rp. 50.000,- setiap bulan, maka akan terkumpul dana abadi sebesar 2,5 triliun rupiah setiap bulan,  atau andaikan terdapat 1 juta orang dari sekitar 46 juta penduduk Jawa Barat yang berwakaf sebesar Rp 50.000,- per bulan, maka akan terkumpul dana abadi ummat Islam Jawa Barat sebesar 50 miliar rupiah setiap bulan. 

Ibarat “raksasa tidur” (the sleeping giant), wakaf memiliki potensi luar biasa, jika mampu dikelola secara profesional. Wakaf adalah modal raksasa yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Lebih-lebih terhadap aset wakaf terdapat jaminan yuridis dan teologis yang menjaga ‘keabadian’ aset wakaf tetap dalam statusnya sebagai aset produktif.

Upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif dan profesional masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain: (1) masih kuatnya paradigma lama dalam pengelolaan wakaf. Manajemen pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional belum menjadi pilihan. (2) rendahnya kompetensi dan profesionalisme para nazhir (3) Sebagian besar umat Islam Indonesia mengidentikkan wakaf dalam bentuk tanah untuk mesjid, madrasah, atau pekuburan. Sementara wakaf tunai belum terlaksana dengan baik.  (4) belum optimalnya peran dan kerja sinergis stakeholders wakaf wakaf dalam pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan aset wakaf; dan (5) belum memadainya data dan peta aset wakaf.  

Aspek Geospasial 

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa salahsatu persoalan dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf adalah belum memadainya database peta aset wakaf. Sementara pembangunan infrastruktur, sebut saja pembangunan perumahan permukiman dan transportasi menjadi prioritas pembangunan dan penanaman modal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada beberapa kasus, pembangunan infrastruktur (sebut saja pembangunan jalan tol, waduk, dan bandar udara) seringkali  beririsan dengan masalah perwakafan. Tidak sedikit aset wakaf yang berada pada kawasan perencanaan. 

Permasalahan menjadi pelik manakala data administrasi dan peta aset wakaf di kawasan perencanaan sangat terbatas. Lebih pelik lagi jika para pemangku kepentingan di lokasi perencanaan “bersepakat” memilih “jalan pintas’ tidak mau direpotkan dengan urusan “legal formal” prosedur dan administrasi ruislag tanah wakaf. Pada kondisi dan kasus seperti itu, potensi hilang dan berkurangnya nilai aset wakaf sangat besar. 

Sebenarnya permasalahan tersebut tidak perlu terjadi jika didekati dan difahami secara komprehensif.  Indonesia memiliki regulasi yang cukup memadai untuk menyikapi dan mengantisipasi permasalahan tersebut. Sebut saja Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 

Undang-undang tentang Wakaf secara tegas mengatur “status hukum” dan perlindungan atas harta benda yang sudah diwakafkan, meskipun baru sebatas Ikrar. Status Hukum tersebut hakikatnya adalah data/informasi geospasial yang menurut undang-undang tentang Informasi Geospasial harus digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan perencanaan ruang. Undang-undang tentang penataan ruang juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus memerhatikan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi, sebagai satu kesatuan.

Apresiasi

Dengan demikian, secara yuridis ada keharusan apresiasi secara normatif terhadap data wakaf sebagai data/informasi geospasial dalam perencanaan ruang. Semua pihak harus memerhatikan dan mengapresiasi qarinah (bukti) dan fakta sosiologis-empiris atas aset wakaf. Bukan justru sebaliknya. Bagi Nazhir dan para pemangku kepentingan tentang wakaf, apresiasi dimaksud dapat dimaknai sebagai upaya serius dalam menertibkan, menjaga, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf secara produktif dan profesional sesuai dengan amanat undang-undang wakaf. 

Bagi Badan Informasi Geospasial (BIG)—sebagai institusi negara di bidang informasi geospasial, dan para perencana/penyelenggara penataan ruang, apresiasi dimakud dapat dimaknai sebagai upaya mengumpulkan dan mengolah data wakaf sebagai informasi geospasial tematik yang terintegrasi dalam informasi geospasial yang dapat dijadikan alat bantu dan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan penyelenggaran penataan ruang. 

Pengintegrasian data wakaf dalam informasi geospasial bagi penataan ruang dijamin tidak akan menjadikan tanah wakaf sebagai “zona ekslusif” yang tidak dapat dirubah sehingga menghambat eksekusi kebijakan penataan ruang. Undang-undang tentang wakaf dan peraturan pelaksananya telah mengatur mekanisme dan prosedur perubahan status dan peruntukan tanah wakaf, sepanjang kebijakan penataan ruang dan langkah-langkah pencapaiannya semata-mata kepentingan umum dan dalam koridor yang dibenarkan secara syariat. 

Pengintegrasian data wakaf dalam penataan ruang juga dipandang akan sangat memudahkan penyusunan rencana pendayagunaan aset wakaf. Misalnya, (hanya) dengan melakukan overlay grafis peta wakaf di atas grafis peta kawasan strategis atau peta struktur dan pola ruang, akan diperoleh informasi yang akurat, tepat, dan terpadu untuk penyusunan strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Tentu saja, untuk dapat melakukan itu semua, diperlukan kerja sinergis antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan pihak-pihak lainnya untuk melakukan kajian, koordinasi, dan aksi bersama mewujudkan data wakaf yang mutahir (up to date), akurat (accurate), tepat (relevant), dan terpadu (integrated) yang dapat dijadikan acuan pengembangan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.[]

Tatang Astarudin, Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Barat, Ketua Program Magister Ilmu Hukum PPS UIN Sunan Gunung Djati.

Sumber, Pikiran Rakyat 11 Agustus 2017