Rektor Corner
Beberapa hari kebelakang kita berkumpul dalam rangka memperingati satu peristiwa hari raya yang amat istimewa, yang oleh kita ummat disebut dengan berbagai macam sebutan, ada yang menyebutnya dengan Idul Adha, ada yang...next »



e-Journal



Rabu, 9-Ags-2017 | 13:25:29
Tim IH Raih Juara II dalam Lomba Debat Konstitusi MPR RI

[www.uinsgd.ac.id] Tim Debat Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung berhasil meraih juara II dalam Lomba Debat Konstitusi MPR-RI yang diselenggarakan oleh Biro Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), di Bandung, 6-7 Agustus 2017.

Lomba diselenggarakan di delapan distrik. Satu-satunya distrik yang langsung dihadiri pimpinan Badan Pengakajian MPR RI adalah Distrik Jawa Barat;  dengan mempertemukan empat tim perguruan tinggi besar: Tim Universitas Padjadjaran (Unpad), Tim Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Tim Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Tim Universitas Parahiyangan (Unpar).

Tim debat UIN Bandung --dengan personel Mohammad Ichmal, Mohammad Alwi, dan Muhamad Rizaldy dari Lembaga Kajian dan Debat Mahasiswa (LKDM)—mampu menyisihkan tim debat Unpar (juara III) dan UPI (juara IV);  sedangkan juara I diraih oleh tim debat Unpad.

Lomba debat UIN Bandung dibimbing langsung oleh Dr H Utang Rosidin, SH, MH (Ketua Jurusan IH FSH). Penentuan wakil mahasiswa yang menjadi tim debat dipilih berdasarkan seleksi yang matang dan ketat dari para dosen pendamping. Mereka dipandang sudah memiliki fondasi yang kokoh dalam melakukan debat, sehingga hanya butuh sedikit polesan dalam menyampaikan gagasan maupun argumentasi dalam perdebatan.

“Persiapan Lomba Debat Konstitusi ini sangat singkat. Kami mendapat undangan untuk mengikuti lomba hanya seminggu sebelumnya. Namun, waktu singkat ini tidak menjadi halangan bagi kami untuk mengikuti lomba, karena sudah biasa melakukan kajian dan debat di bawah bimbingan yang intensif para dosen Ilmu Hukum, khususnya Dr Hj Dede Kania, SH, MH;  Dr H Uu Nurul Huda, SH, MH;  dan Dewi Mayaningsih, SH, MH,” kata salah seorang Tim Debat, Mohammad Ichmal.

Tema-tema yang diperbedatkan pada lomba di antaranya terkait dengan “Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI” saat berhadapan dengan Tim Unpad. Tema  “Pemberlakuan kembali GBHN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia” saat berhadapan dengan Tim Unpar; dan tema “Pelantikan Presiden oleh MPR RI”, saat berhadapan dengan Tim UPI.

Dewan Juri yaitu dari Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI yang terdiri dari Dr Bambang Sadono, SH, MH; Dr Tb Hasanuddin, SE, MM; Martin Hutabarat, SH; Drs Yana Indrawan, M.Si; dan Agip Munandar, SH, MH. Setelah melampaui beberapa sesi dengan mosi-mosi perdebatan, Dewan Juri menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya terhadap kemampuan para mahasiswa dalam menyampaikan gagasan maupun argumentasi baik dari aspek yuridis, teoritis, maupun empiris.

Meski sempat membingungkan Dewan Juri, tim mana yang berhak meraih Juara I,  namun berdasarkan penilaian yang ketat dari Dewan juri, akhirnya Tim Debat Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung berhasil meraih juara II, sementara Juara I diraih Tim Unpad, Juara III Unpar, dan juara IV UPI.

“Kami sangat bahagia untuk hasil ini, dan akan terus meningkatkan kemampuan dalam berdebat dan akan terus meningkatkan prestasi dalam kegiatan lomba berikutnya,” timpal Mohammad Alwi, seraya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan UIN Bandung, pimpinan FSH, Ketua Jurusan, para dosen, dan seluruh mahasiswa Ilmu Hukum FSH yang telah mendukung dalam kegiatan lomba ini.

Menurut Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr H Bambang Sadono, yang diundang untuk ikut lomba adalah perguruan tinggi pilihan dan sering menjadi nominasi 10 besar dalam lomba debat konstitusi, salah satunya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. “Perguruan tinggi yang diundang adalah perguruan tinggi pilihan dan tidak diragukan lagi kehebatannya,” jelasnya.

Apalagi, lanjut dia, dalam kompetisi ini untuk mencari solusi dan rekomendasi terhadap komplesksitas persoalan yang ada dalam tubuh MPR RI. Sehingga para pimpinan MPR RI sendiri yang menjadi juri. “Pimpinan kami ada yang baru datang dari luar Pulau Jawa. Bahkan transportasi naik pesawat pakai uang sendiri datang ke sini untuk menjadi juri. Jadi kami benar-benar mengharapkan solusi dari para delegasi perguruan tinggi ini,” tegasnya lagi.(Khairul Umam IH, Nanang Sungkawa)